Pertamina Jual Pertalite di 33 Stasiun Pengisian di Jawa Timur

PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V jual jenis bahan bakar minyak terbaru, pertalite, di 33 stasiun pengisian umum di wilayah Jawa Timur.

“Strategi bisnis ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami apa itu pertalite. Langkah ini sekaligus bertujuan menyosialisasikan komoditas tersebut kepada konsumen,” buka General Manager PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V, Ageng Giriyono, di Surabaya, Jumat (24/07/2015).

Dari 33 SPBU tersebut, sebanyak 20 SPBU berada di Surabaya, sembilan SPBU di Sidoarjo, dan dua SPBU di Gresik. Menyusul dua SPBU di Mojokerto.

“Berikutnya, ada dua SPBU di Mojokerto,” lanjutnya lagi.

Pertamina sudah menetapkan harga Pertalite sebesar Rp8.400 per liter. Ketentuan itu sesuai dengan komitmen perusahaan minyak dan gas bumi tersebut, untuk menjual pertalite di atas harga premium dan di bawah harga Pertamax.

“Penerapan harga pertalite ini juga dikarenakan kami ingin memberikan layanan dan kualitas BBM terbaik bagi masyarakat. Bahkan, memudahkan konsumen untuk merawat kendaraan bermotornya dengan menggunakan bahan bakar yang baik dan sudah diuji,” katanya.

Meski begitu, pertalite adalah BBM nonsubsidi sehingga harganya akan segera menyesuaikan harga pasar, khususnya seperti harga pertamax dan pertamax plus. Belum diketahui berapa besaran harga penyesuaian tersebut.

Menambah pilihan BBM buat konsumen

Hadirnya bahan bakar minyak (BBM) baru pertalite bisa dianggap sebagai menambah pilihan bagi konsumen di Indonesia. Hal itu diakui Direktur Pemasaran PT. Toyota Astra Motor (TAM), Rahmat Samulo.

“Kalau dari segi konsumen kan bagus. Banyak pilihan jadinya,” ujar Rahmat Samulo, Jumat (24/07/2015).

“Dulu kan tidak ada RON 90 sekarang sudah ada. Jadi tinggal pilih mau pakai yang mana.”

Dari sisi produsen, Samulo juga menyebut bahwa hadirnya pertalite tidak akan memengaruhi penggunaan BBM, terhadap kendaraan Toyota. Ia mengungkapkan alasan pendapatnya tersebut.

“Karena masing-masing kendaraan kami punya spesifikasinya masing-masing,” katanya.

Jika bahan bakar yang digunakan tidak seusai dengan spesifikasi standar kendaraan, menurut Samulo akan berdampak pada performa kendaraan. Mulai dari kekuatan kendaraan hingga efisiensi konsumsi bahan bakar.

“Seperti Agya yang spesifikasi standarnya itu pakai RON92 yang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah baik dari segi efisiensi dan emisi,”pungkasnya.

Sebelumnya, pertalite hadir dengan angka Research Octane Number (RON)90 dengan harga Rp8.400 per liter. Masyarakat sendiri masih antusias dengan jenis BBM tersebut selama masa harga promosi ini.

Laskar Aswaja: Di Daerah Pegunungan Papua, Umat Islam Yang Minoritas Terus Ditindas Secara Sistematis

Insiden di Kabupaten Tolikara menyadarkan ummat muslim Indonesia bahwa ternyata negara telah gagal melindungi kebebasan beragama di tanah Papua. Bahkan, rakyat juga sadar toleransi beragama di tanah Papua tercederai. ‎Begitu dikatakan Ketua Umum DPP Laskar Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja), Adi Permana, melalui rilisnya kepada wartawan (21/7).



Padahal, kata Adi, negara ini dibangun atas dasar toleransi dan saling menghargai antar umat beragama sehingga terbangun suatu kesepahaman untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Toleransi tersebut tertuang dalam konstitusi UUD 1945.

Informasinya, intoleransi beragama yang terjadi di tanah Papua, khususnya di wilayah pegunungan tengah Papua ternyata telah lama terjadi secara sistematis. Dominasi dan hegemoni kaum kristiani terhadap ummat muslim di Papua telah nyata terjadi.

“Terbukti dengan adanya larangan pembangunan masjid/mushalla di semua daerah pegunungan Papua, antara lain Yahukimo, Tolikara, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak Yalimo, Lanni Jaya,” kata Adi.

Hal ini terungkap dengan adanya surat dari persekutuan kristen pegunungan tengah Papua; GKI, GIDI, KINGMI, Kepala Suku, yang ditujukan ke Gubernur, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, Pangdam, Kapolda, Kajati, Kepala Suku.

“Tugasnya aparat keamanan dan Badan Intelijen Negara untuk mencari bukti dan validitas informasi tersebut,” ungkap Adi.

Dia menekankan, aparatur pemerintah dan penegak hukum di Papua jangan sampai terkesan melakukan pembiaran bahkan melanggengkan praktek-praktek intoleransi beragama disana. “Praktek tersebut harus segera dihentikan secepatnya,” sambungnya.

Dia tekankan, Laskar Aswaja sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. NKRI dibangun bukan dengan saling membenci dan memusuhi, maka mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera menghentikan dominasi dan diskriminasi kaum kristiani terhadap ummat muslim di Papua.

“Laskar Aswaja menolak dalih untuk kepentingan NKRI tetapi mengorbankan toleransi dan membiarkan ummat muslim papua tersakiti. Kami menuntut kepada aparatur pemerintahan dan penegak hukum untuk bersikap adil, dan menindak tegas kepada aparat nya yang bertindak diskriminatif,” desak Adi.

“DPP Laskar Aswaja mengajak seluruh pengurus Wilayah dan Cabang se-Indonesia untuk bersama-sama meperjuangkan toleransi beragama dengan menerapkan prinsip Islam Rahmatan Lil Alamin di bumi pertiwi Indonesia terutama di tanah Papua,” pungkas Adi.

DPR: Pemerintah Harus Awasi Misionaris Asing di Papua, Mereka Punya Agenda Pecah Belah NKRI!

Usai aksi teror GIDI di Tolikara yang berujung terbakarnya sebuah masjid, puluhan rumah dan  kios, anggota Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap mengingatkan pemerintah agar menertibkan sekelompok misionaris asing yang berada di Papua.



Mulfachri mencurigai para misionaris asing itu tidak hanya bertujuan menyebarkan ajaran agama Kristen, tetapi juga memiliki motif untuk memprovokasi dan memecah belah golongan masyarakat di sana. “Ini bukan hanya sekadar penyebaran agama, tapi juga menyangkut keutuhan Indonesia. Dan di Papua rawan hal-hal seperti itu,” tuturnya seperti dimuat Republika (21/7).

Ia mengatakan pemerintah patut mempertanyakan apakah kegiatan agama yang dilakukan para misionaris telah diketahui oleh instansi terkait. “Maksud Saya, apakah kegiatan itu legal? Apa diketahui juga oleh instansi terkait?,” ucap Mulfachri.

Karena dia mengaku, pemerintah pusat dan daerah memang memiliki keterbatasan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan para misionaris asing di Papua. Dan jika tidak diawasi, dia khawatir kejadian seperti di Tolikara akan terulang dengan bentuk yang berbeda. Pengawasan ini patut diperketat karena misionaris-misionaris asing tersebut menipu bangsa Papua dengan mengatakan Zionis-Israel adalah bangsa pilihan tuhan sehingga bendera-bendera Israel banyak berkibaran di Papua. Padahal yang sesungguhnya Zionis-Israel adalah bangsa yang dikutuk Tuhan karena lebih memilih menjadi sahabat iblis dan menyembah Lucifer dengan Talmud-nya.

Jelang Lebaran, 1.187 Pekerja Pribumi di Jawa Tengah Kena PHK, Pekerja Cina di Cilacap Aman

Sebanyak 1.187 karyawan di Jawa Tengah terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaannya menjelang Hari Raya Idul Fitri 2015. Jumlah itu terdiri atas perusahaan besar, menengah hingga perusahaan kecil.



Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Tengah, Wika Bintang, mengatakan maraknya PHK oleh sejumlah perusahaan yang tersebar di-35 kabupaten/kota akhir-akhir ini merupakan imbas dari kenaikan Bahan Bakar Minyak dan naiknya harga dolar.

“Total pekerja yang di PHK tersebut, terdiri atas PHK penuh 660 orang, putus kontrak 151 orang, di rumahkan 46 orang dan ada yang masih proses PHK sebanyak 234 orang,” kata Bintang, Senin 6 Juli 2015.

Secara rinci, kasus PHK ini tersebar di Kota Pekalongan (111 orang), Kabupaten Pekalongan (46 orang), Kabupaten Batang (127 orang), Kota Semarang (390 orang), Kota Solo (11 orang), Kabupaten Sragen (151 orang), Kabupaten Sukoharjo (9 orang), Kabupaten Magelang (232 orang) dan Kabupaten Wonosobo (12 orang).

“Untuk yang karyawan di rumahkan ada 46 orang. Saat ini masih kita (Disnakertransduk) mediasi di Kabupaten kota,” kata Wika. Direncanakan, untuk para pekerja yang terkena PHK tersebut akan dialihkan ke salah satu perusahaan garmen di Kabupaten Boyolali. Perusahaan baru itu kini butuh tenaga kerja sebanyak 20 ribu karyawan, tapi baru terealiasasi 10 ribu.

“Tapi masalahnya, kalau mereka yang di PHK di kabupaten lain dan mau dipindah agak sulit. Maka alternatif lain adalah alih profesi untuk bisa mandiri. Kami latih mereka melalui balai latihan kerja, ” katanya.

Nasib berbeda dialami para pekerja Cina yang ada di Cilacap dan daerah lainnya. Mereka bisa tetap bekerja seperti biasanya.

Ketua Adat Papua Mohon Maaf Kepada Umat Muslim

Ketua Adat Papua mohon maaf kepada umat muslim di Indonesia. Hal tersebut menyusul kerusuhan di Tolikara.

Lenis Kogoya selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, yang juga menjabat sebagai Staf Khusus Kepresidenan mengatakan,  sebelumnya tidak pernah terjadi konflik keagamaan di Papua. Budaya Papua tidak pernah mengajarkan orang mengganggu, terlebih melakukan pembakaran saat umat beragama sedang melangsungkan ibadah.

“Sejak Indonesia merdeka, Papua khusunya di Tolikara tak pernah terjadi konflik masalah agama dengan agama. Kami disana saling menghargai. Karena orang Papua diajarkan kebersamaan lebih tinggi. Apalagi saat hari raya, kita sangat harmonis sekali. Kalau konflik antar suku sudah sering tapi bisa dikendalikan. Kalau Idul Fitri kita adakan syukuran begitu sebaliknya. Kristen dan Islam berdiri dan berdoa bersama-sama,” jelas Lenis Kogoya saat menggelar konferensi pers di gedung Sekertariat Negara, Sabtu (18/07/2015).

Sebagai orang Papua, Lenis memohon maaf atas peritiwa yang menimpa Tolikara pada Jumat (17/07/2015) pagi tersebut. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat khususnya di Tolikara agar tidak terprovokasi dengan adanya musibah tersebut.

Harapkan mediasi

Menurut Lenis Kogoya, insiden tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman dan kesalahan komunikasi satu sama lain, tidak ada unsur politik bahkan konflik agama.

“Saya mohon maaf kepada umat muslim yang terganggu dengan adanya kejadian ini. Saya harapkan masyarakat tidak terprovokasi kejadian ini. Ini musibah dan karena kesalahapahaman dan salah komunikasi saja. Kalau unsur politik atau konflik nggak ada,”tambahnya lagi.

Lenis Kogoya juga meminta kepada tokoh agama dan ketua adat untuk duduk besama memfasilitasi kedua belah pihak agar tidak menjadi masalah yang semakin besar.

“Tokoh agama dan ketua adat saya minta untuk melakukan mediasi dan menulusuri apa penyebabnya. Terus tanyakan ke Pemda dan kepolisian terkait dua agenda yang bersamaan ini mengapa bisa terjadi. Kalau terpakasa, tanyakan bagaimana sistem pengamanan yang dilakukan Kapolda kenapa bisa berakhir ricuh seperti ini,”pungkasnya.

Berdasarkan keterangan Lenis, akibat insiden tersebut 12 orang mengalami luka-luka dan satu orang tewas. Korban-korban tersebut merupakan pemuda GIDI yang nekat memicu kericuhan saat itu. Selain musholla, ada 13 kios ikut dibakar.

Honda Gelar Pulang ke Jakarta Gratis dengan Syarat

Honda gelar pulang ke Jakarta gratis dengan syarat penting. Jelas aksi yang menarik untuk masyarakat.

Honda yang sebelumnya sudah menyediakan fasilitas gratis saat berangkat mudik kini juga menyediakan sarana transportasi untuk kembali ke Jakarta dan sekitarnya bagi para pemudik. Namun, kesempatan ini disertai syarat penting.

Syarat itu berupa KTP Jakarta dan sekitarnya. Menurut Istiyani Susriyati, General Manager Honda Customer Care Center (HC3) PT Astra Honda Motor, mereka sengaja menetapkan persyaratan tersebut karena tidak ingin menjadi agen urbanisasi.

“Setelah menemani mereka mudik, kami juga menemani mereka saat balik. Untuk balik bareng, mereka harus punya KTP Jabodetabek. Ini karena kami bukan agen urbanisasi. Jadi, kami mengawal mereka yang memang warga Jabodetabek untuk bisa bekerja kembali di Jakarta,”jelas Istiyani Susriyati.

Sebelumnya, pihak Astra Honda Motor memberikan fasilitas baru berupa pilihan mudik, antara naik bus dan naik kereta api. “Kami mengangkut 1.100 motor dan 2.400 orang. Bedanya dengan tahun lalu, tahun lalu semua motor naik truk, orangnya naik bus. Kali ini, motornya tetap dengan truk, penumpangnya kami ajukan dua pilihan, kereta api ataukah dengan bus.”

Dalam mudik tersebut, Honda sendiri menyediakan 30 bus dan dua rangkaian kereta api. Satu rangkaian terdiri dari 8 gerbong. “Kami sediakan hidangan takjil, perlengkapan safety berupa jaket, dan tentu saja asuransi,” ujarnya.

Asuransi tersebut berupa kartu dengan pertanggungjawaban sebesar Rp 10 juta. Selamat jalan dan hati-hati di perjalanan.

Romo Magnis Tegaskan Semua Gereja Tolak Kekerasan

Romo Magnis tegaskan semua gereja tolak kekerasan. Pernyataan tersebut menyikapi kerusuhan berbau SARA di Tolikara, Papua.

Pemuka agama yang juga dosen filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis telah menegaskan bahwa semua gereja menolak segala bentuk kekerasan.

“Saya belum tahu latar belakang (atas insiden tersebut). Tetapi saya ingin tegaskan bahwa semua gereja-gereja menolak segala kekerasan,”ujar Romo Magnis menanggapi insiden di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, sesuai rilis Antara, Minggu (19/07/2015).

Menurut Romo Magnis yang juga pakar etika politik tersebut, peristiwa pembakaran oleh sekelompok teroris di Tolikara harus ditindak secara tegas oleh aparat hukum. Ia menilai pelaksanaan ibadah tidak boleh dibatasi.

“Kami tidak mengizinkan kekerasan, ini harus ditindak. Dan pada prinsipnya, pelaksanaan ibadah tidak boleh dibatasi,” tambah Romo Magnis lagi.

Romo Magnis juga tak lupa mengakui merasa adanya kejanggalan atas peristiwa pengrusakan rumah ibadah tersebut yang merupakan kejadian pertama di Papua. Romo Magnis menilai bahwa selama ini tenggang rasa antar umat agama di Papua terjalin dengan baik.

“Ini aneh, baru pertama kali terjadi. Mengapa? Harus ditelusuri,”ujarnya penuh tanya.

Harus melibatkan orang Papua juga

Romo Magnis juga meminta pemerintah segera bertindak cepat dan memastikan agar insiden serangan teroris tersebut tidak terulang lagi. Ia berharap pemerintah bisa membentuk tim khusus apabila memang diperlukan. Namun yang terpenting, menurut Romo Magnis, harus melibatkan orang-orang Papua juga.

“Pemerintah harus melibatkan orang-orang bersangkutan terutama di Papua dan bersama-bersama memastikan apa penyebab peristiwa itu terjadi agar sesuatu seperti itu tidak terulang. Di Papua belum pernah terjadi sebelumnya, Papua jangan seperti di Jawa,” tutur Romo Magnis.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin mendesak pemerintah mengusut tuntas motif kerusuhan di Distrik Karubaga. Dengan demikian, akar masalahnya ketahuan dan bisa diselesaikan dengan sesegera mungkin.

“Saya minta jajaran Menteri Polhukam (Politik Hukum dan Keamanan) untuk turun kesana dan melihat secara langsung permasalahannya,”ujar Aziz Syamsuddin.

‎ Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa kerusuhan di Tolikara tidak bisa dilihat hanya secara parsial atau sekedar peristiwa kerusuhan saja.

“Kasus ini jangan dilihat secara parsial, kasus ini kan tentu ada sebab akibatnya. Menurut hemat saya, dasar permasalahannya adalah faktor ekonomi, infrastruktur, itu yang perlu dilihat secara lebih dalam,” lanjutnya lagi.

Papua, kata Aziz Syamsuddin, memiliki sumberdaya alam yang berlimpah dan banyak perusahaan asing yang mengeksploitasinya. Namun, hasilnya perut Papua hanya sedikit sekali dirasakan warga. Masyarakat masih jauh dari kata sejahtera.

“Papua itu sumber daya alamnya sangat banyak. Di sana banyak perusahaan tambah dan mineral. Lalu bagaimana CSR-nya, itu tanggungjawabnya bagaimana. Kenapa infrastrukturnya tidak berjalan, maka dari itu semua perjanjian perusahaan tambang di sana harus direvisi, supaya kasus yang sama tidak terus terulang,” tambah anggota Fraksi Golkar tersebut.

Aziz menegaskan kerusuhan di Tolikara sejatinya bukan berlatarbelakang SARA. Ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi.

“Kepada masyarakat agar jangan terprovokasi dan melihat kasus ini secara jernih. Ini bukan masalah SARA,” pungkasnya. Awan Jakarta. YPWS.

Jelang Pemilu 2014, Politisi pun Galau

Menjelang pesta demokrasi 2014, para elit politik dihadapkan dengan kegalauan politik. Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan politisi galau menjelang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif mendatang, yaitu politik uang dan politik pemilih.

Wartawan senior, Budiarto Shambazy menyatakan, para pemilih (spectators) turut membuat para politisi galau. Pada sejumlah pemilukada, banyak calon pemilih yang memutuskan untuk golput.

"Saat ini indikasinya sudah terlihat, seperti di Pilkada Sumatera Utara. Lebih dari 50 persen golput, dan itu bisa saja nanti akan berimbas pada 2014 mendatang, " katanya saat menjadi pembicara pembuka dalam diskusi yang digelar Soegeng Sarjadi Syndicate bertajuk bertajuk Landscape Politik Indonesia: Menuju 2014, Rabu (27/3/2013).

Para pemilih golput ini timbul, katanya, disebabkan sentimen negatif terhadap para calon pemimpinnya. Kurangnya pengetahuan terhadap figur calon pemimpin membuat para pemilih menjadi seakan tidak peduli.

"Sekarang banyak media, seperti youtube dan gadget yang menampilkan kegiatan partai politik dan anggota DPRD. Tetapi ini tidak mengupas secara dalam mengenai figur calon elit politik atau  parpol itu sendiri," ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik dan  peneliti CSIS J Kristiadi menilai, uang menjadi faktor kegalauan yang harus dihadapi oleh para elit partai politik. Besarnya dana yang diperlukan oleh calon elit politik untuk dapat menjabat pada posisi-posisi strategis di pemerintahan, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, sangat besar. Hal ini dapat menimbilkan efek domino yang sangat besar yaitu korupsi politik secara besar dan bersama-sama.

"Berpolitik memerlukan uang yang banyak. Akibatnya jika nanti para elit politik yang telah menduduki jabatan penting di legislatif maupun eksekutif akan sama-sama melakukan orgy corruption politics," katanya. 

sumber : kompas

Aset Djoko Yang Tersebar di Mana-Mana

Sejauh ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita 40-an aset milik mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator di Korlantas Polri dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Nilai aset milik Djoko yang disita KPK tersebut bernilai mencapai Rp 60 miliar hingga Rp 70 miliar. Diperkirakan, masih ada aset Djoko lainnya yang belum disita KPK. Ada lebih dari Rp 100 miliar aset yang diduga dimiliki Djoko.

“Total yang disita hingga saat ini Rp 60 miliar sampai Rp 70 miliar,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Senin (18/3/2013).

Pada 14 Februari 2013, KPK mengumumkan penyitaan enam rumah milik Djoko. Keenam rumah itu adalah:
* Dua rumah di Kota Solo, yang berlokasi di Jalan Samratulangi, Gremet, Solo, Jawa Tengah dan Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 70, Sondakan, Laweyan, Solo, Jawa Tengah;
* Tiga rumah di Yogyakarta, di Jalan Langenastran Kidul, Jalan Patehan Lor, Alun-alun Selatan, dan Jalan Patehan Lor No 36 A dan No 34, Yogyakarta; dan
* Satu rumah di Semarang yang berlokasi di Bukit Golf, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah.

Pada 20 Februari 2013, KPK kembali mengumumkan penyitaan atas empat rumah Djoko yang terdiri dari tiga  rumah di kawasan Jakarta Selatan dan satu rumah di Depok, Jawa Barat:
* Tiga rumah di Jakarta Selatan beralamat di Jalan Prapanca Raya Nomor 6, Jalan Cikajang Nomor 18, dan Jalan Elang Emas Blok D II Nomor 2, Tanjung Mas Raya, Tanjung Barat;
* Satu rumah di Depok, di Kompleks Perumahan Pesona Khayangan Blok E Nomor 1.

Total yang disita hingga saat ini Rp 60 miliar sampai Rp 70 miliar

-- Johan Budi

Pada 26 Februari 2013, KPK menyatakan telah menyita tanah dan bangunan milik Djoko yang berlokasi di Jalan Leuwinanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belum diketahui berapa tanah dan bangunan yang disita KPK tersebut.

Pada 11 Maret, KPK kembali mengumumkan penyitaan aset Djoko. Kali ini, aset yang disita berupa tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Ketiga SPBU itu tersebar di Jakarta, Ciawi, dan Semarang. Johan mengatakan, meskipun statusnya disita, tiga SPBU milik Djoko tersebut masih dapat dioperasikan. Kegiatan jual beli, tetap dapat berlangsung.

Kemudian, pada 12 Maret 2013, KPK menyatakan telah menyita empat mobil milik Djoko. Keempat mobil itu adalah Jeep Wrangler, Nissan Serena, Toyota Harrier, dan Toyota Avanza. Kini keempat mobil tersebut diamankan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Menurut Johan, keempat mobil ini dibeli atas nama orang lain.

Pada 15 Maret 2013, KPK menyita enam bus pariwisata berukuran besar milik Djoko. Beberapa di antaranya diambil dari Yogyakarta. Kini, keenam bus tersebut disimpan di dua tempat terpisah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta dan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta.

Tak berselang lama, pada hari yang sama, KPK menyita rumah dan banguan milik Djoko di Bali. Aset di Bali ini terdiri dari sebuah rumah di Perumahan Harvestland, Jalan Raya Kuta serta sebidang tanah seluas 7.000 meter di Tabanan, Desa Sudimara. Rumah Djoko di perumahan elit tersebut harganya sekitar Rp 4 miliar.

Kemarin, 18 Maret 2013, KPK kembali mengumkan penyitaan aset Djoko. Kali ini, yang disita adalahtanah dan bangunan seluas 20 hingga 25 hektar di kawasan Subang, Jawa Barat. Menurut Johan, tanah dan bangunan di Subang ini semacam tempat peristirahatan. Pemberitaan media dari Subang menyebutkan kalau sebagian lahan tersebut ada yang digunakan untuk penampungan hewan semacam kebun binatang.

Informasi dari KPK menyebutkan, masih ada aset milik Djoko di Madiun, Jawa Timur yang diincar KPK. Madiun merupakan kota kelahiran Djoko dan tempat tinggal keluarga besarnya. Aset di Madiun itu terdiri dari Sertifikat Hak Milik (SHM) 3248 di Kelurahan Kanigoro dengan luas 4.268 meter persegi, SHM 3249 di Kelurahan yang sama dengan luas 4.262 meter persegi, SHM 962 di Kelurahan Kanigoro dengan luas 1090 meter persegi.

Kemudian dua rumah di Kanigoro yang dibeli atas nama dua saudara Djoko. Selain itu, ada SHM 1529 di Kelurahan Oro-oro Ombo atas nama Joko Susilo, dan SHM 1955 di Kelurahan Kanigoro atas nama anak Djoko, Popy Pemialya.

Selain menyita aset Djoko, KPK memblokir sejumlah rekening milik mantan Gubernur Akademi Kepolisian tersebut. Namun Johan belum dapat memastikan berapa nilai rekening Djoko yang diblokir.

Djoko pertimbangkan gugat KPK

Atas penyitaan aset-asetnya ini, Djoko masih enggan berkomentar. Seperti biasanya, dia menghindari rentetan pertanyaan wartawan. Sementara pengacara Djoko, Juniver Girsang mengatakan, pihaknya akan mengambil sikap jika penyitaan aset-aset ini tidak sesuai prosedur. Ada kemungkinan pihak Djoko akan menggugat KPK terkait penyitaan aset tersebut.

“Sepanjang sesuai ketentuan, kami hormati, tapi kalau tidak sesuai dengan ketentuan, kami akan mengambil sikap," kata Juniver di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/3/2013). Selebihnya Juniver mengatakan, penyitaan aset ini akan dipelajari lebih lanjut. Selama ini, kata Juniver, KPK tidak pernah mengkonfirmasi kepemilikan aset tersebut kepada kliennya.

Juniver juga berharap perkara dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat kliennya ini segera dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian, pihak Djoko dapat membuktikan asal usul aset-aset yang disita tersebut.

Selain itu, menurut Juniver, tidak ada relevansinya jika KPK menyita aset-aset Djoko yang dimiliki sebelum tahun 2011. Pasalnya, kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM yang dituduhkan kepada Djoko, kata Juniver, terjadi pada tahun anggaran 2011-2012. Namun, Juniver juga tidak dapat memastikan apakah semua aset yang disita KPK itu milik Djoko. Dia pun menantang KPK untuk membuktikan asal usul aset tersebut dalam proses persidangan nantinya.

KPK akan buktikan

Terkait asal usul aset Djoko ini, KPK akan membuktikannya di persidangan nanti. Johan mengatakan, penyitaan aset ini berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi dan TPPU proyek simulator SIM. Saat menyita aset tersebut, KPK memiliki keyakinan kalau harta itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Djoko.  KPK pun akan mengembalikan aset itu kepada Djoko jika memang tidak terbukti dalam proses persidangan nantinya.

“Disita itu bukan dirampas ya, tapi dengan maksud jangan diperjualbelikan dulu sampai nanti ada keputusan hakim apakah DS (Djoko Susilo) ini bersalah atau tidak. Kalau hakim putuskan sebaliknya, tentu akan dikembalikan," ujar Johan.

Dia juga menegaskan, bukan hanya Djoko yang hartanya disita KPK. Penyitaan aset juga dilakukan KPK terhadap tersangka lainnya, seperti tersangka kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi, Ahmad Fathanah. Beberapa waktu lalu, KPK menyita empat mobil mewah milik Fathanah yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan kepada orang dekat mantan Presiden Partai Keadilan Luthfi Hasan Ishaaq tersebut.

Selain itu, menurut Johan, KPK tidak hanya melakukan pemblokiran rekening terkait penyidikan kasus Djoko. Misalnya saja dalam kasus dugaan korupsi Hambalang, KPK telah memblokir rekening milik tersangka Andi Mallarangeng dan keluarganya. (kompas.com)

Jokowi Anggap Rumor Lenyapnya Uang Warga Tidak Jelas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali menerima aduan terkait kisruh penghuni di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda. Kali ini sejumlah warga mengaku uang depositnya lenyap dan rekeningnya telah diblokir oleh Bank DKI.

Menanggapi itu, Joko Widodo alias Jokowi menjawabnya dengan singkat. Ia menilai aduan tersebut tak jelas akar masalahnya sehingga sulit untuk ditelusuri dan dilakukan penindakan. Justru sebaliknya, ia meminta semua pihak ikut mengawasi, sejalan dengan diperkuatnya sistem dari internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Yang ngadu ke saya kan enggak satu dua, iya tapi bayarnya ke siapa? Enggak jelas semuanya. Bayar ke siapa? Untuk apa? Kalau tahu bayarnya ke siapa, saya kembalikan. Yang nangis-nangis itu enggak jelas bayar ke siapa," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Di tempat yang sama, Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono menyampaikan hal senada. Ia menjamin deposit milik warga penghuni Rusun Marunda masih tersimpan aman. Hanya saja uangnya dibekukan atau belum bisa diambil karena sifatnya sebagai uang jaminan.

"Itu diblokir, itu kan deposit, bukan deposito. Kalau kami nyewa apartemen, rumah, untuk jaminan listrik, deposit biasa kan. Makanya itu diblokir untuk kalau ada seperti itu," ujarnya.

Eko juga membantah ada kesalahpahaman antara sistem yang digulirkan Bank DKI dengan apa yang dipahami oleh masyarakat. Pasalnya, Bank DKI telah menggunakan mekanisme standar dan sosialisasi mengenai dana deposit itu telah disampaikan pada warga penghuni Rusun Marunda.

"Aman. Enggak ada yang hilang, wong namanya deposit. Saya kira mereka sudah paham, karena waktu ngambil sudah ada sosialisasi bahwa ada dana deposit. Mungkin hanya satu-dua warga yang belum memahami," ujarnya.

Sebelumnya, pengelola Rusun Marunda, Jakarta Utara, membantah isu yang menyebutkan lenyapnya uang deposit penghuni rusun. Menurut pengelola, uang tersebut masih tersimpan utuh di bank. "Kata siapa (uang deposit lenyap)? Semuanya masih ada di Bank DKI, tidak tersentuh," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusun Wilayah I Jakarta Jati Waluyo saat ditemui Kompas.com di Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa.

Jati mengatakan, setiap penghuni yang mengikuti program umum di rusun itu wajib menyetorkan deposit sebagai jaminan. Nilainya sebesar tiga bulan uang sewa atau sekitar Rp 1,2 juta. Uang tersebut bisa digunakan pengelola mana kala penghuni menghadapi kendala untuk membayar sewa rusun.

"Deposit itu memang sengaja di-hold sama bank kalau ditarik melalui ATM. Maksudnya, supaya tidak ditarik seenaknya untuk keperluan di luar sewa rusun," kata Jati.

Menurut Jati, pemberlakuan terhadap rekening dana deposit itu berlaku umum pada berbagai bentuk dana jaminan lain. Dana tersebut baru bisa ditarik kembali saat penghuni rusun memutuskan untuk meninggalkan rusun, itu pun bila tanpa tunggakan pembayaran sewa rusun.

Rumor tentang lenyapnya dana deposit itu mengemuka setelah diberitakan oleh salah satu mediaonline. Ada juga warga yang mengaku pernah mencoba untuk menarik dana simpanannya melalui anjungan tunai mandiri (ATM), ternyata rekeningnya telah diblokir. Warga menduga dana deposit mereka telah disalahgunakan pihak tertentu.

sumber : Kompas

Anas Urbaningrum Diperiksa Pekan Depan

Meski sudah ditetapkan tersangka kasus Hambalang, Komisi Pemberantasan Korupsi belum memeriksa Anas Urbaningrum. Menurut Wakil Ketua KPK Busro Muqqodas, lembaganya baru akan melakukan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu pekan depan.

"Mungkin pekan depan yah, mungkin," kata Busyro di Gedung DPR, Rabu, 27 Februari 2013.

Sampai saat ini, kata Busyro, KPK sudah memeriksa beberapa saksi terkait kasus tersebut. Pengusutan kasus proyek Hambalang, Bogor, akan terus dilakukan tanpa harus menunggu keterangan Anas Urbaningrum.

Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi saaat menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat di DPR dalam proyek Hambalang. Anas diduga melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Kasus ini sebelumnya sudah menyeret Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.

Seperti diketahui, ketentuan pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

sumber : vivanews

Alasan KPK Belum Terbitkan Sprindik Siti Fadjrijah

Meski mengumumkan Siti Fadjrijah sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak langsung mengeluarkan surat perintah penyidikan bagi mantan petinggi Bank Indonesia itu. Alasan KPK karena kesehatan Siti Fadjrijah. 

Abraham menjelaskan, KPK harus menunggu pemeriksaan tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyatakan Siti Fadjriah sudah layak untuk diperiksa. Sebab, kata Abraham, berdasarkan second opinion yang diterbitkan oleh IDI, saat ini Siti Fadjriah belum dinyatakan sehat.

"Diperoleh kesimpukan bahwa SCF dalam kondisi tidak cakap atau tidak kompeten dalam menjalani pemeriksaan. Oleh karena itulah sampai hari ini secara administrasi, belum menerbitkan sprindik," kata Abraham dalam rapat dengan Timwas Century di Gedung DPR, Rabu 27 Fenruari 2013.

KPK, kata Abraham, akan menerbitkan sprindik atas nama Siti Fadjrjiah jika IDI sudah menyatakan sudah layak diperiksa dan sudah cakap.

Sementara, kata Abraham, sprindik atas nama Budi Mulya diterbitkan setelah KPK memeriksa 14 saksi dan saksi ahli. KPK, kata Abraham, akan segera memeriksa Budi dan mengaudit keuangan negara setelah KPK kembali meminta keterangan ahli. "Saya perlu jelaskan, bahwa sprindik yang dikeluarkan adalah atas nama BM dan kawan-kawan," kata Abraham.

Seperti diketahui Siti ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama dengan Deputi Bidang Moneter Devisa Budi Mulya. Siti memang sakit sejak Pansus Bank Century mulai dibentuk DPR.

sumber : vivanews

Komite Etik KPK Konstruksi Bocornya Sprindik Anas

Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini akan melakukan konstruksi terhadap kasus bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas Anas Urbaningrum.

Anggota Komisi Etik KPK, Anis Baswedan, mengatakan pada pertemuan perdana ini pihaknya akan meminta keterangan terkait masalah tersebut kepada pimpinan KPK.

"Pagi ini justru kontruksi atas masalahnya itu harus didiskusikan dulu, nanti dari sana kita lihat lagi," kata Anis di gedung KPK, Jakarta, Rabu 27 Februari 2013.

 

Meskipun pimpinan KPK hari ini dijadwalkan untuk rapat di DPR, Komite Etik tetap akan menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, yang juga merupakan salah satu anggota komisi etik KPK.

"Ini pertama kali kita akan lebih melihat kepada apakah jadwal, kemudian siapa-siapa saja yang relevan (untuk dipanggil menjadi saksi). Baru dari sisi awal," ungkapnya.

Setelah meminta keterangan, mereka juga akan mendiskusikan serta menyusun jadwal saksi-saksi yang akan dipanggil.

"Mungkin sore nanti baru kita tahu jadwalnya seperti apa yang jelas hari ini kita baru bertemu pertama kali. Jadi belum punya agenda yang lengkap," katanya.

Namun, Anis membantah dalam pertemuan perdana ini pihaknya akan langsung menentukan sanksi kepada pimpinan KPK apabila terbukti berperan dalam membocorkan sprindik Anas Urbaningrum.

"Saya rasa belum sampai sana," ujar dia.

Seperti diketahui, Komite Etik KPK terdiri dari Abdullah Hehamahua (Penasihat KPK), Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK), Tumpak Hatorangan (mantan Pimpinan KPK), Anies Baswedan, dan Mukti Fadjar (mantan Hakim Mahkamah Konstitusi).

Tim ini dibentuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran hingga ke level pimpinan.

Tim etik yang terdiri dari lima orang yang dinilai kredibel ini akan mengusut ada tidaknya pelanggaran kode etik dalam kasus bocornya draft pengajuan Sprindik atas Anas dalam kasus korupsi proyek Hambalang.

sumber : vivanews

Cianjur Digoyang Gempa

Gempa berkekuatan 5,3 skala Richter terjadi di Cianjur, Jawa Barat, Selasa 26 Februari 2013. Hingga kini, belum ada laporan kerusakan akibat gempa ini.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa terjadi pada pukul 21.06 WIB. Gempa tersebut terletak di 7.40 Lintang Selatan, 107.12 Bujur Timur. Pusat gempa berada pada kedalaman 135 kilometer.

Pusat gempa tersebut berjarak 24 kilometer arah barat daya Cianjur, 55 kilometer arah tenggara Sukabumi, 52 kilometer barat daya Bandung, atau 143 kilometer arah tenggara Jakarta. BMKG juga menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami.


sumber : vivanews

Heli TNI Ditembaki di Sinak, Pilot Terluka

Jayapura - Helikopter milik TNI yakni jenis MI 17 yang hendak mengevakuasi anggota TNI yang mernjadi korban penembakan kelompok bersenjata di Sinak, Jumat pagi sekitar pukul 08.25 WIT ditembaki hingga terpaksa kembali ke Mulia.

Sumber ANTARA di Mulia, mengungkapkan, akibat tembakan tersebut pilot heli mengalami luka tembak ditangan sebelah kanan.Heli naas itu ditembaki saat hendak mengevakuasi tujuh anggota TNI yang tewas akibat ditembak kelompok sipil bersenjata di Sinak, Kabupaten Puncak Jaya. sumber

PVMBG tempatkan Detektor Gas di Tangkuban Perahu

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi menempatkan detektor gas di kawasan puncak dan kawah Gunung Tangkuban Parahu yang mengalami kenaikan aktivitas dari aktif menjadi waspada (level II).

"Detektor gas beracun dipasang di kawasan puncak dan kawah, pasalnya kemarin ada
hembusan gas. Gunung Tangkuban Parahu punya potensi gas beracun, sehingga kami
pantau intensif," kata Kepala PVMBG Badan Geologi, Surono, di Bandung, Jumat
(22/2).

Detektor gas itu, kata Surono akan mendeteksi semburan gas-gas yang keluar dari
kawah, yang sebagian beracun dan bisa membahayakan manusia, termasuk petugas
pemantau. Pemasangan alat itu dilakukan pada Kamis (21/2) oleh tim, dengan
menggunakan peralatan khusus.

"Alat itu untuk keselamatan, tak hanya bagi masyarakat tapi juga bagi petugas.
Kawasan wisata Tangkuban Parahu sudah kami rekomendasikan untuk tidak dimasuki
dalam radius 1,5 kilometer," katanya.

Kondisi terakhir Jumat pagi hingga siang, angin kencang berhembus di lokasi
kawah itu, sehingga detektor gas tidak efektif karena gas hilang bersama
hembusan angin. Pemantauan gunung api itu dilakukan dari Posko Pengamatan Gunung
Api PVMBG. Hingga Jumat siang kondisi aktivitas gunung api itu masih sama
seperti hari sebelumnya, meski tekanan tremor tidak sebesar Kamis. sumber