Insiden di Kabupaten Tolikara menyadarkan ummat muslim Indonesia bahwa ternyata negara telah gagal melindungi kebebasan beragama di tanah Papua. Bahkan, rakyat juga sadar toleransi beragama di tanah Papua tercederai. Begitu dikatakan Ketua Umum DPP Laskar Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja), Adi Permana, melalui rilisnya kepada wartawan (21/7).
Padahal, kata Adi, negara ini dibangun atas dasar toleransi dan saling menghargai antar umat beragama sehingga terbangun suatu kesepahaman untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Toleransi tersebut tertuang dalam konstitusi UUD 1945.
Informasinya, intoleransi beragama yang terjadi di tanah Papua, khususnya di wilayah pegunungan tengah Papua ternyata telah lama terjadi secara sistematis. Dominasi dan hegemoni kaum kristiani terhadap ummat muslim di Papua telah nyata terjadi.
“Terbukti dengan adanya larangan pembangunan masjid/mushalla di semua daerah pegunungan Papua, antara lain Yahukimo, Tolikara, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak Yalimo, Lanni Jaya,” kata Adi.
Hal ini terungkap dengan adanya surat dari persekutuan kristen pegunungan tengah Papua; GKI, GIDI, KINGMI, Kepala Suku, yang ditujukan ke Gubernur, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, Pangdam, Kapolda, Kajati, Kepala Suku.
“Tugasnya aparat keamanan dan Badan Intelijen Negara untuk mencari bukti dan validitas informasi tersebut,” ungkap Adi.
Dia menekankan, aparatur pemerintah dan penegak hukum di Papua jangan sampai terkesan melakukan pembiaran bahkan melanggengkan praktek-praktek intoleransi beragama disana. “Praktek tersebut harus segera dihentikan secepatnya,” sambungnya.
Dia tekankan, Laskar Aswaja sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. NKRI dibangun bukan dengan saling membenci dan memusuhi, maka mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera menghentikan dominasi dan diskriminasi kaum kristiani terhadap ummat muslim di Papua.
“Laskar Aswaja menolak dalih untuk kepentingan NKRI tetapi mengorbankan toleransi dan membiarkan ummat muslim papua tersakiti. Kami menuntut kepada aparatur pemerintahan dan penegak hukum untuk bersikap adil, dan menindak tegas kepada aparat nya yang bertindak diskriminatif,” desak Adi.
“DPP Laskar Aswaja mengajak seluruh pengurus Wilayah dan Cabang se-Indonesia untuk bersama-sama meperjuangkan toleransi beragama dengan menerapkan prinsip Islam Rahmatan Lil Alamin di bumi pertiwi Indonesia terutama di tanah Papua,” pungkas Adi.
Padahal, kata Adi, negara ini dibangun atas dasar toleransi dan saling menghargai antar umat beragama sehingga terbangun suatu kesepahaman untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Toleransi tersebut tertuang dalam konstitusi UUD 1945.
Informasinya, intoleransi beragama yang terjadi di tanah Papua, khususnya di wilayah pegunungan tengah Papua ternyata telah lama terjadi secara sistematis. Dominasi dan hegemoni kaum kristiani terhadap ummat muslim di Papua telah nyata terjadi.
“Terbukti dengan adanya larangan pembangunan masjid/mushalla di semua daerah pegunungan Papua, antara lain Yahukimo, Tolikara, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak Yalimo, Lanni Jaya,” kata Adi.
Hal ini terungkap dengan adanya surat dari persekutuan kristen pegunungan tengah Papua; GKI, GIDI, KINGMI, Kepala Suku, yang ditujukan ke Gubernur, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, Pangdam, Kapolda, Kajati, Kepala Suku.
“Tugasnya aparat keamanan dan Badan Intelijen Negara untuk mencari bukti dan validitas informasi tersebut,” ungkap Adi.
Dia menekankan, aparatur pemerintah dan penegak hukum di Papua jangan sampai terkesan melakukan pembiaran bahkan melanggengkan praktek-praktek intoleransi beragama disana. “Praktek tersebut harus segera dihentikan secepatnya,” sambungnya.
Dia tekankan, Laskar Aswaja sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. NKRI dibangun bukan dengan saling membenci dan memusuhi, maka mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera menghentikan dominasi dan diskriminasi kaum kristiani terhadap ummat muslim di Papua.
“Laskar Aswaja menolak dalih untuk kepentingan NKRI tetapi mengorbankan toleransi dan membiarkan ummat muslim papua tersakiti. Kami menuntut kepada aparatur pemerintahan dan penegak hukum untuk bersikap adil, dan menindak tegas kepada aparat nya yang bertindak diskriminatif,” desak Adi.
“DPP Laskar Aswaja mengajak seluruh pengurus Wilayah dan Cabang se-Indonesia untuk bersama-sama meperjuangkan toleransi beragama dengan menerapkan prinsip Islam Rahmatan Lil Alamin di bumi pertiwi Indonesia terutama di tanah Papua,” pungkas Adi.